Penyesuaian Anggaran Secara Nasional, DAK Kesehatan Natuna Turun

Natuna, AnalisisPos.com – Kepala Dinas Kesehatan Natuna, Hikmat Aliansyah mengatakan Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kesehatan untuk Kabupaten Natuna tahun 2026 mengalami penurunan cukup tajam dibandingkan tahun sebelumnya.
‎
Ia memaparkan bahwa pada tahun anggaran 2026 pihaknya tidak memperoleh DAK fisik. Anggaran yang diterima hanya berupa DAK non fisik, sementara DAK fisik hanya dialokasikan untuk RSUD Natuna.
‎
“Tahun ini Dinkes Natuna hanya menerima DAK non fisik. Untuk DAK fisik, yang mendapatkannya hanya RSUD,” kata Hikmat saat dikonfirmasi, Kamis (29/1/2026).
‎
Pada tahun 2025 lalu, total DAK kesehatan yang diterima Kabupaten Natuna mencapai Rp21.768.861.000. Anggaran tersebut terdiri dari DAK fisik sebesar Rp7.090.000.000 dan DAK non fisik Rp14.678.861.000.
‎
Namun pada tahun 2026, Natuna hanya memperoleh DAK non fisik senilai Rp16.811.494.000. Dengan demikian, terjadi penurunan anggaran sebesar Rp4.957.367.000 dibandingkan tahun sebelumnya.
‎
Hikmat menegaskan, pengurangan anggaran ini bukan disebabkan kurangnya upaya pemerintah daerah dalam melakukan komunikasi dengan Kementerian Kesehatan. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bagian dari penyesuaian anggaran secara nasional.
‎
“Kondisi ini terjadi secara nasional, bukan hanya di Natuna. Pemerintah pusat saat ini memprioritaskan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta daerah-daerah yang terdampak bencana,” jelasnya.
‎
Ia menambahkan, DAK non fisik yang diterima pada tahun ini akan difokuskan untuk pengadaan obat-obatan guna mendukung pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan.
‎
SPM merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk menjamin tersedianya pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas bagi seluruh masyarakat.
‎
Program ini mencakup 12 jenis pelayanan kesehatan, di antaranya pelayanan bagi ibu hamil dan bersalin, bayi baru lahir, balita, anak usia sekolah dasar, usia produktif, lanjut usia, penderita hipertensi dan diabetes melitus, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), terduga tuberkulosis, serta kelompok berisiko terinfeksi HIV. (red)