Natuna, AnalisisPos.com – Lemahnya perekonomian di Kabupaten Natuna akhir-akhir ini atas efesiensi yang dilakukan Pemerintah Pusat, tentunya membuat Pemerintah Daerah harus ekstra keras dalam menghadapi situasi ini.
Tunjangan tambahan pengahasilan pegawai (TPP), hingga pembayaran pihak ketiga yang tersendat pada tahun 2024 telah membuat perputaran ekonomi di Natuna menjadi tersendat.
Salah satu Anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kepri, Arizki mengatakan bahwa persoalan minimnya transfer pusat hingga ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer pusat tentunya menjadi beban berat yang akan dihadapi oleh Pemerintah Natuna, apalagi pendapatan daerah terbesar Natuna hanya dari Perusahaan Silika saja.
“Ini sudah PR kita bersama, maka dari itu saya berharap organisasi wartawan yang ada di Natuna, baik itu dari PWI, Persatuan Jurnalis Natuna (PJN) hingga Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) harus ikut andil dengan persoalan ini, sebab kalau hanya pemerintah daerah saja yang memikirkan tanpa di bantu oleh Wartawan dalam memberitakan edukasi terhadap masyarakat, maka dikhawatirkan akan menjadi bola liar dan isu liar sehingga menjadi gejolak terhadap masyarakatnya,” jelas Arizki, Jumat (28/2/2025).
Sebagai Anggota PWI Kepri, Arizki melanjutkan, dalam waktu dekat ia akan melakukan kunjungan silaturahmi ke Organisasi PJN hingga IJTI untuk menyatukan persepsi.Penyatuan persepsi untuk melihat kondisi di era kepemimpinan Cen Sui Lan dan Jarmin Sidik.
“Setelah kunjungan silaturahmi, ketiga organisasi ini akan melakukan audensi dengan pemerintah daerah. Mudah-mudahan dengan sudah menyatunya persepsi nanti, persoalan anggaran minim APBD Natuna bisa menemukan jalan terang. Pemerintah bekerja secara tupoksinya dan wartawan memberitakan secara aktual terhadap kondisi yang ada sehingga pemberintaan-pemberitaan liar hingga Hoaks tidak terjadi,” imbuhnya. (AP/rls)
