Natuna, AnalisisPos.com – Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Natuna menggelar rapat evaluasi bulanan siswa magang, Selasa (02/09/2025), di Ruang Studio Diskominfo Natuna.
Rapat yang dihadiri oleh Kepala Bidang PIKP, Kevin Khahar, para staf dan pegawai bidang serta seluruh peserta magang dari berbagai sekolah dan perguruan tinggi ini bertujuan menilai perkembangan, kinerja, dan kendala yang dihadapi siswa dalam menjalani praktik kerja.
Dalam arahannya, Kevin Khahar menegaskan pentingnya pembekalan keterampilan publikasi bagi para siswa magang.
“Evaluasi ini bukan hanya untuk menilai hasil kerja, tetapi juga memberi ruang bagi siswa magang untuk menunjukkan kemampuan mereka. Harapannya, pengalaman ini dapat menjadi bekal berharga ketika nantinya mereka terjun ke dunia kerja yang sesungguhnya.” Ujar Kevin Khahar.
Selama menjalani praktik kerja lapangan para siswa magang telah menerima sejumlah materi pendukung, mulai dari pelatihan pengoperasian drone untuk dokumentasi kegiatan pemerintahan, hingga teknik penulisan berita di instansi pemerintah. Materi ini diharapkan mampu memperkuat keterampilan mereka dalam mendukung publikasi informasi dan pelayanan komunikasi publik.
Dalam sesi evaluasi, masing-masing siswa di tanyai terkait laporan kegiatan bulanan serta tantangan yang dihadapi. Selanjutnya Kepala Bidang PIKP Kevin Khahar kemudian memberikan saran teknis dan motivasi agar peserta lebih disiplin, kreatif, serta berani mengambil inisiatif.
Menariknya, di penghujung rapat, salah seorang siswa magang memperkenalkan diri menggunakan bahasa Jepang. Aksi tersebut mendapat apresiasi dari seluruh peserta rapat karena dinilai menunjukkan keberanian sekaligus kreativitas dalam menampilkan potensi diri.
Rapat evaluasi ditutup dengan diskusi interaktif yang mempererat komunikasi antara pembimbing dan siswa magang, serta memperkuat komitmen Diskominfo Natuna melalui Bidang PIKP dalam mencetak generasi muda yang terampil di bidang publikasi dan komunikasi pemerintahan.**
