Jakarta – Jajaran kehumasan pemerintah pusat dan daerah diminta meningkatkan kecepatan sekaligus ketepatan komunikasi publik di tengah derasnya arus disinformasi di ruang digital.
Penegasan tersebut disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, dalam Forum Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) “GPR Outlook 2026: Satu Narasi, Bangun Reputasi Negeri” di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Menurut Meutya Hafid, di era digital pemerintah tidak lagi memiliki ruang untuk hanya mengutamakan ketepatan tanpa kecepatan, karena keterlambatan respons komunikasi justru memberi peluang bagi misinformasi membentuk persepsi publik.
“Sekarang tidak bisa lagi memilih antara cepat atau tepat. Keduanya harus berjalan bersamaan. Ketika kita kalah cepat, disinformasi masuk, dan pada akhirnya yang sampai ke masyarakat juga menjadi tidak tepat,” tegas Menkomdigi, dikutip dari infopublik.id.
Ia menambahkan bahwa keberhasilan komunikasi pemerintah tidak ditentukan oleh seberapa baik pesan disusun, melainkan oleh apa yang benar-benar diterima dan dipahami masyarakat. “Yang dinilai publik bukan seindah apa rilis kita, tapi apa yang sampai ke masyarakat. Kalau ruang publik sudah dipenuhi misinformasi, komunikasi yang benar bisa tenggelam,” ujar dia.
Sejalan dengan hal tersebut, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Dirjen KPM Kemkomdigi), Fifi Aleyda Yahya, menilai tantangan komunikasi pemerintahan saat ini semakin kompleks karena persepsi publik dapat terbentuk dalam hitungan menit, bahkan sebelum klarifikasi resmi disampaikan.
“Di era digital, reputasi sering kali runtuh bukan karena kebijakan itu sendiri, tetapi karena cerita yang lebih dulu dipercaya publik. Karena itu, pemerintah tidak boleh membiarkan narasi berjalan sendiri tanpa arah,” kata Fifi.
Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa konsep satu narasi bukan berarti keseragaman pesan, melainkan kesamaan arah komunikasi yang saling menguatkan antarinstansi. “Satu narasi artinya bergerak ke tujuan yang sama, saling menguatkan, bukan saling meniadakan,” jelasnya.
Sementara itu, Direktur Komunikasi PT Indonesia Indicator, Rustika Herlambang, mendorong transformasi humas pemerintah dari pola reaktif dan defensif menjadi lebih proaktif, strategis, dan visioner.
“Humas pemerintah harus bertransformasi menjadi arsitek reputasi bangsa, bukan sekadar penyampai informasi,” ujarnya dalam sesi diskusi Forum Bakohumas GPR Outlook 2026.
Pandangan serupa disampaikan narasumber diskusi lainnya, Pemimpin Redaksi Harian Kompas, Haryo Damardono. Ia menilai perubahan teknologi, termasuk kecerdasan buatan, menuntut insan kehumasan untuk terus beradaptasi dan memperkuat kolaborasi.
“Perubahan berlangsung sangat cepat. Tidak ada satu solusi tunggal. Yang penting kita terus belajar dan beradaptasi bersama,” katanya.
Forum Bakohumas
Forum Bakohumas GPR Outlook 2026 ini dihadiri lebih dari 500 peserta dari Kepala Biro Humas dan pranata humas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD.
Forum Bakohumas menjadi arena koordinasi dan wadah kerja sama nonstruktural yang mempertemukan unit kehumasan dari berbagai kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, TNI, dan Polri di seluruh Indonesia.
Forum itu bertujuan mensinergikan komunikasi publik, menyebarkan kebijakan pemerintah, meningkatkan transparansi informasi, memperkuat kolaborasi, menyamakan persepsi serta meningkatkan kualitas layanan informasi publik.
Fungsi Utamanya adalah sebagai tempat berbagi strategi, data, dan pengalaman antarhumas pemerintah agar informasi yang disampaikan ke masyarakat selaras (beresonansi).
Forum itu juga menjadi momentum penguatan peran kehumasan pemerintah dalam menjaga kepercayaan publik serta membangun reputasi Indonesia di tengah dinamika komunikasi digital yang semakin kompleks.
