Tanjungpinang, AnalisisPos.com – Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Natuna, Kevin Khahar, menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis (Rakor-Bimtek) Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Balairung Wan Seri Beni, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Rabu (18/6/2025).
Kehadiran Kevin mewakili peran aktif Diskominfo Natuna dalam memperkuat kapasitas dan sinergi pengelolaan keterbukaan informasi publik, khususnya di tingkat PPID pelaksana. Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk meningkatkan pemahaman para pejabat PPID terhadap regulasi, standar pelayanan, hingga penyusunan daftar informasi publik dan daftar yang dikecualikan.
Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, Adi Prihantara, dalam sambutannya menegaskan bahwa transparansi bukanlah pilihan, tetapi sebuah keharusan. Ia menggambarkan birokrasi yang terbuka ibarat “ikan dalam akuarium”, di mana segala gerak-geriknya harus dapat dilihat oleh publik.
“Kalau ingin zona integritas terbentuk, kuncinya ada pada transparansi. Kita buka informasi, kita bangun kepercayaan,” ujarnya di hadapan peserta yang berasal dari berbagai kabupaten/kota se-Kepri.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, serta Komisi Informasi Provinsi Kepri, yang menggarisbawahi pentingnya peran aktif perangkat daerah dalam mendukung layanan informasi publik yang akuntabel.
Kepala Dinas Kominfo Kepri, Hendri Kurniadi, dalam laporannya menyebut bahwa Rakor-Bimtek ini menjadi bagian dari penguatan ekosistem pelayanan informasi publik yang transparan dan bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan komitmen membangun zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
Dengan semangat keterbukaan dan kolaborasi antar instansi, Diskominfo Natuna melalui Bidang PIKP siap mendorong transformasi tata kelola informasi publik yang lebih transparan, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. (AP/fad)
