Natuna, AnalisisPos.com – Kunjungan anggota PWI Kepri Arizki Fil Bahri bersama anggota IJTI Kepri ke Kantor PJN guna menyamakan persepsi mendukung pemerintah daerah akhirnya membuahkan hasil.
Kedatangan anggota PWI Kepri tersebut didampingi oleh Anggota PWI Kepri Alfiana dan Anggota IJTI Alfi Alrasyid.
Dalam kunjungan tersebut, ketiga organisasi sepakat meminta pemerintah daerah memverifikasi wartawan yang bertugas di Natuna harus melewati tiga organisasi yang ada. Ini dilakukan untuk meminimalisir munculnya wartawan – wartawan Bodrex yang tidak jelas kinerjanya, sehingga terkesan mubazir.
“Intinya siapapun wartawan yang mau bekerjasama dengan pemerintah daerah, harus ada rekom dari tiga organisasi ini. Dengan demikian dapat kita lihat mana wartawan benaran, mana yang tidak. Wartawan itu menulis bukan berkata – kata. Apa manfaatnya bagi daerah jika karya jurnalistiknya tidak ada lalu harus dibayar besar,” kata Arizki.
Apalagi, lanjut Arizki, ada rekan – rekan wartawan sampai memegang 2 media, dengan mengatasnamakan nama orang lain. Ini akan dipublish nanti, sehingga kinerjanya jelas.
Selain itu, media yang tidak ada biro atau wartawannya di Natuna perlu dipertanyakan. “Kita tidak ingin menghalangi rekan – rekan untuk kerjasama, tapi harus jelas,” tegas Arizki.
Hal senada juga disampaikan oleh ketua PJN Natuna, Roy Sianipar. Dirinya bersama rekan -rekan nantinya akan mendorong pemerintah daerah, mewajibkan wartawan UKW.
Selama ini banyak lembaga melakukan UKW gratis, namun Roy heran, orang yang mengaku wartawan tidak mau mengikuti UKW gratis ini, sehingga timbul pertanyaan, ada apa dengan mereka?
Oleh sebab itu dirinya bersama rekan – rekan akan meminta kepada Bupati Natuna, Cen Sui Lan untuk mengeluarkan Perbup wajib mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) agar wartawan lebih memahami kode etik jurnalistik.
“Ini yang akan kita usulkan nantinya kepada pemerintah daerah,” imbuh Roy. (AP/jr)
