Masa Plt Berakhir Singkat, Muhammad Rapi Kembali Pimpin PWI Natuna

Foto: Muhammad Rapi, Ketua PWI Natuna sah hasil Konfercab 2024/ist.

Natuna, AnalisisPos.com – Dinamika kepemimpinan di Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Natuna akhirnya mencapai titik terang. Masa jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua PWI Natuna terbilang sangat singkat, setelah keputusan resmi dari PWI Provinsi Kepulauan Riau diterbitkan atas arahan PWI Pusat.

Melalui surat resmi bertanggal 30 Oktober 2025, PWI Kepri menarik kembali Surat Keputusan penunjukan Plt Ketua dan Plt Sekretaris PWI Natuna. Surat tersebut baru diterima oleh Muhammad Rapi pada Januari 2026, yang sekaligus menegaskan dirinya kembali sebagai Ketua PWI Natuna sah hasil Konfercab 2024.

Langkah ini juga menjadi jawaban atas polemik internal organisasi yang sempat mengemuka dan menjadi perhatian kalangan media serta publik. Berdasarkan surat bernomor 47/PWI-KEPRI/X/2025, penunjukan kepengurusan sementara resmi dicabut atas arahan PWI Pusat, sehingga seluruh kewenangan organisasi kembali sepenuhnya kepada pengurus definitif.

PWI Kepri dalam suratnya turut mengapresiasi kinerja Plt Ketua dan Plt Sekretaris selama menjalankan tugas, meskipun dalam masa yang tidak terlalu lama.

Setelah menerima SK pengembalian mandat, Muhammad Rapi langsung melakukan konsolidasi. Ia akan segera menggelar pertemuan dengan pengurus PWI Natuna serta berkoordinasi dengan organisasi pers lain seperti SMSI dan PJN, terutama untuk mempersiapkan pelaksanaan Hari Pers Nasional (HPN).

Di tengah suhu organisasi yang sebelumnya sempat memanas, Muhammad Rapi memilih mengedepankan harmonisasi. Saat dimintai keterangan pada Minggu malam (11/01/2026), ia menyatakan komitmennya untuk merangkul seluruh anggota tanpa ada perpecahan.

“Mari kita kembali bersatu dan bersama-sama membangun Natuna ke arah yang lebih baik,” ujarnya.

Kembalinya kepemimpinan Muhammad Rapi diharapkan mampu menjadi momentum rekonsiliasi sekaligus penguatan peran pers di Natuna, tidak hanya sebagai penyaji informasi, tetapi juga sebagai pilar demokrasi dan mitra strategis pemerintah daerah dalam pembangunan. (rls)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *