Jakarta – Indonesia siap menjadi pemimpin transformasi digital di Asia melalui pengembangan strategi dan tata kelola kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI) yang inklusif, etis, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid menyatakan hal ini dalam pidatonya di Asia Economic Summit Jakarta, pada Kamis (26/6/2025).
“Teknologi ini bukan lagi pilihan bagi Indonesia, kami percaya bahwa Indonesia juga harus mengambil peran, baik melalui adaptasi maupun memimpin arah transformasi digital di kawasan kita,” kata Menkomdigi, dikutip dari infopublik.id.
Menurut Meutya, Indonesia berada dalam posisi unggul untuk memimpin transformasi digital di kawasan Asia lewat AI karena memiliki kekuatan populasi dan adopsi teknologi yang tinggi.
Hal ini didasarkan laporan McKinsey yang menyebut bahwa 92 persen tenaga kerja terampil Indonesia telah menggunakan generative AI. Angka tersebut melampaui rata-rata global (75 persen) dan Asia Pasifik (80 persen).
“Kemajuan penggunaan AI di Indonesia sangat signifikan. Semua ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar. Dengan investasi berkelanjutan dan pengembangan talenta lokal, AI dapat menjadi pendorong utama inovasi digital, inovasi publik, dan kemajuan industri,” jelasnya.
Lebih lanjut Meutya mengatakan, saat ini Pemerintah Indonesia menetapkan lima sektor prioritas pengembangan AI, yakni kesehatan, pendidikan talenta digital, reformasi birokrasi, pengembangan kota cerdas, dan ketahanan pangan untuk menjamin bahwa transformasi digital bukan hanya untuk efisiensi, tetapi untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat.
Upaya ini dilengkapi dengan penyusunan Peta Jalan Nasional AI yang kini sedang digodog bersama 39 kementerian/lembaga dan pihak-pihak terkait untuk menjadi pedoman resmi pembangunan ekosistem AI Indonesia yang inklusif dan bertanggung jawab.
“Saat ini, pemerintah juga sedang menyusun white paper peta jalan AI sebagai dokumen rujukan dalam membentuk ekosistem dan tata kelola AI yang etis, bertanggung jawab, dan efektif. Tim penyusunnya terdiri dari kementerian/lembaga terkait yakni sebanyak 39 instansi, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat sipil,” tuturnya.
Ia yakin bahwa kolaborasi aktif antara akademisi, pemerintah, dan dunia usaha adalah kunci utama untuk mewujudkan pengembangan AI yang merata dan bertanggung jawab.
Kolaborasi inilah yang akan menjadikan potensi AI Indonesia sebagai manfaat yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat.
“Sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahwa tata kelola AI harus menjadi dasar dari setiap langkah strategis bersama, demi membangun kepercayaan, memberdayakan, dan menciptakan peluang. AI adalah cerminan nilai dan posisi kemanusiaan, agar menjadi alat transformasi berkelanjutan, penggunaannya harus mengutamakan etika, transparansi, dan partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat,” pungkas Menkomdigi.**
