Tanjungpinang, AnalisisPos.com – Pemerintah Kota Tanjungpinang membentuk Satuan Tugas (Satgas) Distribusi Air Bersih sebagai respons atas meningkatnya kesulitan masyarakat dalam mendapatkan air bersih akibat musim kemarau.
Untuk mendukung layanan tersebut, Pemko menyiagakan tujuh armada pengangkut air dengan kapasitas total mencapai 27 ton atau 27 ribu liter dalam satu kali distribusi.
Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, mengatakan armada tersebut berasal dari berbagai instansi, seperti BPBD Tanjungpinang, Dinas Sosial Kota Tanjungpinang, BPBD Provinsi Kepulauan Riau, serta BPBPK Kepri.
Selain itu, kendaraan operasional milik organisasi perangkat daerah (OPD) juga dikerahkan untuk memperkuat distribusi air bersih kepada masyarakat.
“Menyikapi situasi dan kondisi kekeringan ini, tim Satgas telah dibentuk. Ini sebagai bentuk tanggung jawab, kepedulian, dan kehadiran pemerintah di tengah masyarakat dalam menghadapi kesulitan pemenuhan air bersih,” kata Lis, Sabtu (28/3/2026).
Berdasarkan hasil koordinasi dengan BMKG Tanjungpinang, hujan diperkirakan baru akan turun pada Mei 2026. Kondisi ini mendorong pemerintah daerah untuk melakukan langkah mitigasi menghadapi potensi kekeringan berkepanjangan.
Pemko Tanjungpinang juga berencana menggelar rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) guna menentukan status siaga atau tanggap darurat kekeringan.
Lis menjelaskan, layanan distribusi air bersih sebenarnya telah berjalan sejak awal Januari 2026. Namun, jumlah armada kini ditingkatkan seiring meluasnya dampak kekeringan di sejumlah wilayah permukiman.
“Sekaligus kita minta masyarakat untuk bijak menggunakan air, karena diperkirakan kemarau masih berjalan hingga akhir April,” pesannya.
Masyarakat yang membutuhkan layanan air bersih dapat menghubungi Satgas Distribusi Air Bersih melalui nomor 0821 7325 5567, serta diimbau menyiapkan tempat penampungan untuk memudahkan proses distribusi.
Dalam kesempatan itu, Lis juga mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta tidak membuka lahan dengan cara dibakar karena berpotensi menimbulkan sanksi hukum.
“Mari jaga lingkungan tetap aman, dan waspada. Dalam situasi seperti ini, BPBD dan Tim Satgas fokus pada pemenuhan kebutuhan air bersih. Karhutla yang sering terjadi, tentu akan mengganggu distribusi air bersih. Yang seharusnya lebih baik digunakan untuk membantu masyarakat, daripada untuk membantu menyuplai air pemadaman Karhutla,” ujarnya.
Melalui pembentukan Satgas ini, Pemko Tanjungpinang berharap kebutuhan air bersih masyarakat dapat terpenuhi secara merata sekaligus meminimalisir dampak kekeringan di wilayah tersebut.**
