TANJUNGPINANG — Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memastikan pelaksanaan Bazaar Ramadan 1447 H/2026 yang semula direncanakan di Zona B Kawasan Gurindam 12 akan dialihkan ke lokasi lain.
Keputusan tersebut diambil setelah dilakukan kajian terhadap aspek penataan kawasan, kebersihan, dan kenyamanan publik di area Tepi Laut Tanjungpinang.
Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau, Hasan, mengatakan pengalihan lokasi dilakukan untuk menjaga ketertiban dan memastikan aktivitas bazaar tidak mengganggu fungsi utama kawasan Gurindam 12.
“Kami memandang Bazaar Ramadan 1447 H sebagai kegiatan positif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif dan UMKM. Namun, demi menjaga ketertiban, kebersihan kawasan, serta kenyamanan bersama, pelaksanaannya di Zona B Gurindam 12 untuk tahun ini kami alihkan ke lokasi lain,” ujar Hasan, Rabu (25/2/2026).
Hasan menjelaskan, meski lokasi berubah, pelaksanaan Bazaar Ramadan tetap akan digelar seperti rencana semula. Saat ini, pihaknya bersama instansi terkait sedang memfinalisasi lokasi alternatif yang dinilai lebih representatif dan aman untuk kegiatan masyarakat.
Penyelenggaraan bazaar tetap dipercayakan kepada Komunitas UMKM Kota Tua Provinsi Kepulauan Riau. Pemerintah berharap kegiatan tersebut tetap menjadi ruang produktif bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk memasarkan produk mereka selama bulan Ramadan.
Bazaar Ramadan juga diharapkan dapat menjadi magnet wisata religi dan ekonomi kreatif yang mendukung geliat perekonomian lokal di Tanjungpinang.
Bazaar Ramadan 1447 H/2026 menjadi bagian dari kalender pariwisata tahunan Provinsi Kepulauan Riau, sekaligus rangkaian awal kegiatan Kepulauan Riau Ramadan Fair (KURMA) 2026. Program ini dirancang untuk mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, sekaligus memperkuat pemberdayaan pelaku UMKM di wilayah kepulauan.
Pengalihan lokasi bazaar juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam mengembangkan pariwisata secara inklusif dan berkelanjutan, tanpa mengesampingkan aspek ketertiban umum, kenyamanan masyarakat, serta kelestarian kawasan publik strategis.
