Natuna, AnalisisPos.com– Di tengah deretan utang pemerintah kepada pihak ketiga belum juga lunas, Pemerintah Kabupaten Natuna justru kembali menggulirkan sejumlah proyek pembangunan.
Kini, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Natuna jadi sorotan setelah enam paket proyek Penunjukan Langsung (PL) senilai ratusan juta rupiah digelontorkan secara serentak.
Anehnya, enam paket proyek itu memiliki nilai sama yakni Rp171.000.000 per paket padahal lokasi pembangunan dan jenis pekerjaan berbeda-beda. Dari enam proyek tersebut, tiga dimenangkan oleh satu rekanan yakni CV Karya Abadi.
Lantas, ada apa di balik proyek kembar bernilai seragam ini? Mengapa angka dan polanya terlihat begitu seragam? dan siapa yang diuntungkan?
Berikut enam paket proyek PL fisik yang tersebar di lokasi berbeda:
1. Pembangunan batu miring di Gang Kelimpat, Sedanau – CV Air Bunga
2. Pembangunan drainase di Batu Ampar – CV Karya Abadi
3. Drainase Air Tawak Atas – CV Pijar Mandiri
4. Semenisasi menuju MI Darul Ulum Ranai – CV Karya Abadi
5. Drainase di Pelimpak Serasan – CV Cahaya Bahtera Nusantara
6. Jalan menuju Tegul Tuk Terang Bandarsyah – CV Karya Abadi
Proyek-proyek ini bukan hanya menimbulkan pertanyaan karena nilainya kembar, tetapi juga karena komposisi pemenang tender. Tiga proyek dikerjakan oleh satu perusahaan yang sama, seolah mengindikasikan adanya pola khusus atau “jalur dalam” dalam proses penunjukan langsung.
Ironisnya, proyek-proyek baru ini dilaksanakan di tengah kondisi keuangan belum stabil. Utang kepada kontraktor lama belum lunas, namun paket proyek baru justru diluncurkan.
Kepala Dinas Perkim, Edi Rianto, saat dikonfirmasi via WhatsApp pada Senin (21/07/2025), membenarkan bahwa proyek tersebut bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU). Namun, ketika ditanya soal urgensi proyek dan prioritas belanja daerah, ia belum memberikan jawaban tegas.
Kini masyarakat menanti jawaban dan transparansi. Untuk apa proyek baru dilaksanakan jika beban utang lama belum dibereskan? Transparansi dan pertanggungjawaban menjadi kebutuhan mendesak di tengah kian turunnya kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Di sisi lain, angka proyek bisa seragam tanpa penjelasan logis, dan pemenangnya didominasi oleh satu perusahaan, bagaimana publik bisa yakin bahwa prosesnya bersih?
Sampai saat ini, pertanyaan ini menjadi misteri. Masyarakat menanti jawaban serta transparansi, apakah pembangunan ini demi rakyat, atau hanya demi kepentingan segelintir orang? (Red)
