Jakarta – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria, menegaskan bahwa kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) bukanlah ancaman karena menggantikan peran wartawan. Ancaman terbesar bagi jurnalisme saat ini justru terletak pada praktik pengambilan nilai jurnalistik tanpa pengembalian yang adil kepada industri media.
Menurut Nezar Patria, konten jurnalistik kerap diserap oleh platform digital dan mesin AI, kemudian disajikan kembali dalam bentuk ringkasan. Kondisi tersebut menyebabkan media kehilangan trafik, pendapatan, serta posisi strategisnya sebagai rujukan utama informasi publik.
“Ancaman terbesar jurnalisme hari ini bukan wartawan digantikan oleh artificial intelligence, tetapi nilai jurnalisme diekstraksi tanpa pengembalian yang adil kepada media,” ujar Nezar Patria dalam Talk Show Konvensi Nasional Media Massa Hari Pers Nasional 2026 bertema Pers, AI, dan Transformasi Digital: Membangun Ekosistem Informasi untuk Kepentingan Publik di Serang, Banten, Minggu (8/2/2026).
Nezar Patria menjelaskan bahwa disrupsi AI telah menyentuh seluruh rantai ekosistem media. Dampaknya tidak hanya dirasakan di ruang redaksi, tetapi juga berpengaruh pada kualitas informasi yang diterima masyarakat. “Proses jurnalistik yang berbasis verifikasi dan kerja lapangan mulai tergerus oleh konsumsi ringkasan instan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa ringkasan yang dihasilkan mesin tidak dapat disamakan dengan karya jurnalistik. Jurnalisme menghadirkan konteks, disiplin verifikasi, serta perspektif kemanusiaan yang tidak dimiliki oleh sistem otomatis. “Yang dibaca publik akhirnya bukan karya jurnalistik, melainkan ringkasan mesin. Di situ banyak nuansa dan nilai kemanusiaan yang hilang,” katanya.
Menurut Wamen Nezar, masa depan media ditentukan oleh kemampuan jurnalisme menghadirkan karya yang tidak dapat direplikasi oleh mesin. Liputan lapangan, investigasi mendalam, serta cerita komunitas menjadi pembeda penting di tengah banjir konten sintetis berbasis AI. “Jika media hanya bergantung pada platform tanpa kekhasan, kita akan diseragamkan oleh mesin kecerdasan buatan,” ujarnya.
Oleh karena itu, pemerintah menegaskan kehadiran negara dalam menjaga keberlanjutan ekosistem informasi publik. Kebijakan terkait hak penerbit, transparansi penggunaan konten oleh teknologi AI, serta prinsip kompensasi yang adil bagi industri media menjadi bagian dari arah kebijakan digital nasional. “Langkah ini ditujukan untuk menjaga keberlanjutan jurnalisme berkualitas dan melindungi hak publik atas informasi yang utuh dan dapat dipercaya,” tegas Nezar Patria.**
