Natuna, AnalisisPos.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna melalui Komisi III menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirtanusa Natuna dan Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Natuna, guna membahas langkah antisipasi menghadapi musim kemarau dan potensi krisis air.
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Badan Anggaran DPRD Natuna, Senin (30/3/2026), dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III, Erwan Haryadi. Turut hadir Wakil Ketua I DPRD Natuna Daeng Ganda Rahmatullah, jajaran Komisi III, Direktur Utama Perumda Air Minum Tirtanusa Natuna Zaharuddin beserta tim, serta Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Natuna Agino Rico.
Dalam pembukaan rapat, Erwan Haryadi menegaskan bahwa langkah antisipatif perlu segera dilakukan mengingat prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menyebutkan musim kemarau berpotensi berlangsung hingga September 2026.
“Rapat ini merupakan respons terhadap kondisi yang sedang dihadapi. Embung Sebayar perlu segera dioperasikan untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk terhadap pasokan air baku bagi masyarakat,” ujar Erwan.
Ia juga menekankan pentingnya percepatan realisasi anggaran agar infrastruktur yang telah tersedia dapat segera dimanfaatkan secara optimal.
Direktur Utama Perumda Air Minum Tirtanusa Natuna, Zaharuddin, dalam pemaparannya menjelaskan bahwa kondisi pasokan air di sejumlah wilayah menunjukkan tren penurunan.
Menurutnya, Embung Sedanau masih dalam kondisi stabil. Namun, beberapa wilayah lain seperti Pulau Laut, Pian Tengah, Bunguran Selatan, Embung Sebayar, dan Bukit Berangin mulai mengalami penyusutan debit air.
“Embung Sebayar saat ini berada di kisaran 40 persen, sementara Bukit Berangin sekitar 70 persen. Dengan kondisi kemarau, dalam waktu satu bulan ke depan situasinya bisa berubah dan berpotensi memperparah krisis air,” jelasnya.
Ia menambahkan, jika tidak segera diantisipasi, kondisi tersebut dapat berdampak pada penerapan distribusi air secara bergilir dengan durasi yang lebih panjang kepada masyarakat.
Zaharuddin mengungkapkan bahwa secara teknis, jaringan pipa transmisi Embung Sebayar telah selesai dibangun, akan diserahterimakan dan siap dioperasikan. Namun, kendala utama saat ini terletak pada kebutuhan anggaran operasional.
Ia menjelaskan bahwa opsi penggunaan listrik PLN dengan sistem token dipilih karena lebih efisien dibandingkan penggunaan genset.
“Penggunaan token PLN membutuhkan anggaran sekitar Rp126 juta per bulan, sedangkan jika menggunakan genset bisa mencapai lebih dari Rp400 juta per bulan,” ujarnya.
Menanggapi kondisi tersebut, DPRD Natuna menilai persoalan air merupakan kebutuhan dasar yang tidak dapat ditunda penanganannya.
Wakil Ketua I DPRD Natuna, Daeng Ganda Rahmatullah, menegaskan bahwa pemerintah daerah harus segera mengambil langkah konkret, terutama terkait penganggaran.
“Air merupakan kebutuhan utama masyarakat. Penanganannya harus menjadi prioritas dan tidak boleh terlambat,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Natuna, Agino Rico, menyampaikan bahwa usulan anggaran dari Perumda Air Minum Tirtanusa Natuna akan segera disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Langkah-langkah sudah disiapkan. Setelah pertemuan ini, usulan akan kami sampaikan kepada pimpinan untuk dapat dicari solusi dan dianggarkan,” katanya.
Ia juga menilai bahwa Embung Sebayar memiliki peran strategis dalam menunjang kebutuhan air baku, khususnya di wilayah Bunguran Timur.
Di akhir rapat, Erwan Haryadi kembali menegaskan agar persoalan ini jangan sampai berlarut-larut dan segera ditindaklanjuti secara konkret.
Menurutnya, ketersediaan air merupakan salah satu fondasi utama dalam pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat.
“Pak Kabag Ekonomi, segera lakukan koordinasi dengan pimpinan agar persoalan ini cepat ditangani. Jangan sampai berdampak pada pelayanan kepada masyarakat, jangan sampai masyarakat nanti akan menyalahkan kinerja Pemda dan Perumda Air Minum Tirtanusa Natuna,” tutupnya. (red)
