Batam – Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, menghadiri sekaligus membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2027.
Kegiatan tersebut digelar di Ballroom Grand Mercure Batam Centre, Kamis (5/3/2026), dengan mengangkat tema “Pemantapan Kemandirian Masyarakat dan Keadilan Pembangunan.”
Pembukaan Musrenbang turut dihadiri sejumlah tokoh dan pejabat daerah, di antaranya anggota DPD RI Ismeth Abdullah dan Dwi Ajeng Sekar Respati, Wali Kota Batam Amsakar Achmad, serta Ketua DPRD Kota Batam Muhammad Kamaluddin.
Selain itu, kegiatan juga dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau dari daerah pemilihan Batam, para camat dan lurah, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), tokoh Lembaga Adat Melayu, tokoh agama, tokoh pemuda, kalangan akademisi, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Dalam sambutannya, Nyanyang menegaskan bahwa Musrenbang RKPD merupakan forum strategis untuk memastikan berbagai usulan pembangunan yang telah disepakati dapat terakomodasi dalam perencanaan pembangunan daerah.
Menurutnya, Musrenbang harus menjadi dasar penyusunan pembangunan Kota Batam yang partisipatif, tepat sasaran, dan berkeadilan, sehingga mampu mendorong peningkatan kesejahteraan serta kemandirian masyarakat.
“Musrenbang ini harus mampu mengakomodasi berbagai usulan pembangunan yang selaras dengan kebijakan pembangunan daerah serta visi dan misi kepala daerah,” ujarnya.
Nyanyang juga menyoroti berbagai dinamika global yang turut memengaruhi kondisi perekonomian daerah, seperti perlambatan ekonomi dunia, fragmentasi perdagangan internasional, tekanan inflasi pangan global, serta dampak perubahan iklim.
Selain itu, ketegangan geopolitik di sejumlah kawasan dunia juga dinilai dapat memengaruhi stabilitas energi dan rantai pasok global, yang berpotensi berdampak pada aktivitas ekonomi di daerah kepulauan seperti Kepulauan Riau.
Bagi Kepulauan Riau, kondisi tersebut cukup terasa pada sektor manufaktur yang menjadi salah satu penopang utama perekonomian daerah, terutama di wilayah Batam dan Bintan.
Meski demikian, Nyanyang menyampaikan bahwa berbagai indikator pembangunan di Kepulauan Riau menunjukkan tren positif. Pada triwulan IV tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau tercatat sebesar 6,94 persen secara year on year, tertinggi di wilayah Sumatera dan menempati peringkat ketiga secara nasional.
Selain itu, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita meningkat dari Rp123,46 juta pada 2020 menjadi Rp161,42 juta pada 2024. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepulauan Riau pada 2025 juga mencapai 80,53, masuk kategori sangat tinggi dan menempati peringkat ketiga nasional.
Sementara itu, tingkat kemiskinan di provinsi tersebut berhasil ditekan hingga 4,26 persen, termasuk yang terendah di Indonesia.
Namun demikian, Nyanyang mengingatkan masih terdapat sejumlah isu strategis yang perlu menjadi perhatian bersama, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, optimalisasi potensi maritim, penanganan kemiskinan dan ketimpangan, peningkatan kualitas pelayanan publik, pemajuan budaya Melayu, serta pembangunan infrastruktur yang lebih merata dan terintegrasi.
“Dengan terus mengedepankan kolaborasi yang berkualitas, berbagai tantangan pembangunan tersebut insyaallah dapat kita selesaikan bersama,” katanya.
Sementara itu, Wali Kota Batam Amsakar Achmad menyampaikan bahwa Musrenbang RKPD menjadi momentum penting untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan kebijakan pembangunan yang akan dijalankan Pemerintah Kota Batam.
Ia menjelaskan, berbagai usulan pembangunan yang dihimpun mulai dari tingkat kelurahan hingga kecamatan akan dipadukan dengan pokok-pokok pikiran DPRD Kota Batam sehingga menghasilkan prioritas pembangunan yang transparan, inklusif, dan tepat sasaran.
“Melalui Musrenbang ini kita berharap dapat menghasilkan rumusan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Kota Batam,” ujarnya.
