NATUNA – Komisi I DPRD Kabupaten Natuna meminta Badan Gizi Nasional (BGN) Perwakilan Natuna memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di daerah tersebut. Pasalnya, sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diketahui belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Sekretaris Komisi I DPRD Natuna, M. Erimuddin, mengatakan pihaknya telah mengundang BGN Perwakilan Natuna untuk membahas operasional program MBG. Pertemuan tersebut digelar pada Kamis (26/2/2026) di kantor DPRD Natuna.
“Kami undang BGN Perwakilan Natuna untuk membahas operasional Makanan Bergizi Gratis (MBG), sekaligus menyoroti menu makanan yang sempat diunggah warga di media sosial,” ujar Erimuddin saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Kamis (5/3/2026).
Menurutnya, Komisi I meminta agar BGN melakukan pengawasan menyeluruh terhadap operasional SPPG guna memastikan setiap menu yang disajikan memenuhi angka kecukupan gizi bagi penerima manfaat program.
“Ada beberapa menu yang kami perkirakan belum memenuhi angka kecukupan gizi, dan kami minta mereka untuk mengeceknya,” jelasnya.
Erimuddin menambahkan, dari hasil pemantauan DPRD, saat ini terdapat enam SPPG yang telah beroperasi di Kabupaten Natuna. Namun, sebagian besar di antaranya belum memiliki SLHS sebagai syarat kelayakan higienis.
“Kami meminta BGN Natuna memastikan kesiapan standar SPPG sebelum beroperasi. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti keracunan, akibat kelalaian,” tegasnya.
Meski demikian, DPRD tidak menetapkan batas waktu (tenggat) tertentu bagi pihak SPPG untuk melengkapi SLHS tersebut. Namun, pihaknya menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan.
“BGN berkomitmen menerapkan standar yang ada. Sesuai kewenangan, mereka akan memantau perbaikan dari masing-masing SPPG. Untuk pengawasan juga sudah ada petugas dari BGN,” sambungnya.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Natuna, Dardani, mengaku tidak hadir dalam pertemuan dengan BGN karena tengah sakit. Namun, ia membenarkan bahwa pembahasan terkait standarisasi dan pelaksanaan program MBG memang menjadi perhatian pihaknya.
“Informasi dari rekan-rekan di Komisi I, pembahasan hanya seputar standar pelaksanaan dan bincang-bincang ringan. Kami juga berencana untuk berkoordinasi langsung dengan BGN pusat,” ungkap Dardani. (red)
